Selamat datang di blog Yusuf

INILAH.COM, Jakarta - Cristian Gonzales bersama keluarganya turut bermain dalam sinetron 'Islam KTP'. Namun Gonzales membantah kalau keikutsertaannya itu semata demi uang, namun karena ingin membahagiakan rakyat Indonesia.

"Kami seperti ini (main sinetron) juga karena masyarakat, masyarakat yang minta. Sudah satu bulan. Kemarin saya nggak bisa karena saya masih main, masih latihan. Sekarang saya punya enam hari (libur), jadi saya bisa datang kemari untuk masyarakat," tutur Gonzales yang diamini istrinya, Eva, di sela-sea syuting sinetron 'Islam KTP' di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Jumat (18/2) malam.

Menurut Eva, tawaran bermain sinetron datang sejak Gonzales tampil memukau di ajak Piala AFF, Desember lalu. Namun karena tak mempunyai waktu, akhirnya Gonzales baru bisa melakukan syuting pada Jumat (18/2).

"Pastinya masyarakat ingin melihat sosok Cristian di sosok yang lain di kehidupan. Saya lihat dari kabar di semua media, alhamdulillah mereka memandang positif, mereka masih ingin melihat Cristian. Mungkin melihat Cristian di sini (sinetron) mungkin terobati," timpal Eva.

Bagi Gonzales dan Eva, syuting sinetron merupakan rekreasi. Mereka juga mau menerima tawaran bermain sinetron karena tidak mengganggu tugas Gonzales di sepakboa.

"Sepakbola tetap nomor satu bagi Cristian. Karena (syuting) ini kan di luar dari tim, di luar dari main bola. Kan kalau mau liburan ke mana kami nggak perlu izin, kan? Daripada kami menghabiskan uang sia-sia, ini lebih positif," tutur Eva. [mor]

Oleh Ferry Noviandi | Inilah – 2 jam 18 menit lalu

VIVAnews - Para aktivis oposisi Iran bersiap untuk berdemonstrasi menentang Presiden Mahmoud Ahmadinejad, yang mereka sebut memerintah secara tidak sah. Mereka mengaku tidak takut ancaman pemerintah, yang bakal melakukan tindakan keras.

Seperti dilansir harian The Guardian,  para aktivis berencana unjuk rasa pada Senin, 14 Februari 2011. Mereka tidak takut atas larangan pemerintah, yang juga akan menindak para demonstran.

Ardeshir Amir-Arjomand, aktivis yang pernah menjabat sebagai juru bicara calon presiden Hossein Mousavi, menuduh pemerintah saat ini telah munafik dengan menyatakan mendukung revolusi Mesir. Padahal demonstrasi di dalam negeri dilarang habis-habisan.

“Diktator di Teheran memerintah negara dengan teror dan kepanikan. Mereka takut kepada rakyat sendiri. Mereka memberikan hukuman hanya untuk menyenangkan mereka dan menolak semua yang menentang mereka,” ujar Arjomand yang menambahkan bahwa pergerakan hijau masih hidup. Pergerakan hijau adalah serangkaian protes pada tahun 2009 untuk menggulingkan Ahmadinejad karena dinilai curang dalam pemilu.

“Kami tidak menganggap pemerintahan Ahmadinejad sah, maka dari itu kami tidak akan meminta persetujuan mereka untuk berdemo,” lanjut Arjomand lagi.

Ahmadinejad dan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei sebelumnya membandingkan revolusi Tunisia dan Mesir persis dengan Revolusi Islam di Iran tahun 1979. Namun, Arjomand mengatakan bahwa pemerintah Iran telah melakukan berbagai upaya untuk menghadang protes kali ini.

Dilaporkan, puluhan aktivis dan wartawan ditahan. Mousavi dan politisi reformis Iran Mehdi Karroubi juga dilaporkan mengalami penahanan. Internet dan akses ke ratusan situs juga diblokir.

Pekan lalu, pemerintah Iran sudah bertekad akan menumpas semua langkah ekstrem dari oposisi. “Kami jelas akan melihat mereka sebagai musuh dari revolusi dan mata-mata, dan kami akan menghadapi mereka dengan kekuatan,” demikian pernyataan Garda Revolusi Iran. Arjomand mengatakan tidak takut dan akan terus maju.

• VIVAnews

VIVAnews - Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, menyatakan revolusi di Mesir 11 Februari lalu mirip dengan situasi di Indonesia pada Mei 1998.  Sejumlah media massa internasional pun melihat kesamaan tumbangnya rezim Hosni Mubarak dan mendiang Soeharto 13 tahun lalu.

Baik Soeharto dan Mubarak sama-sama sukses meniti karir di militer sebelum akhirnya memerintah di negara masing selama tiga dekade, Soeharto 32 tahun sedangkan Mubarak 30 tahun. Kedua pemimpin juga memerintah negara yang mayoritasnya adalah umat Islam, namun negara mereka tetap moderat.  

Kolumnis stasiun berita BBC, Jonathan Head, mencatat bahwa kedua mantan pemimpin itu, selama berkuasa menerima dukungan besar dari Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Barat lainnya dan tidak segan menumpas kekuatan komunis maupun gerakan Islam yang ekstrem. Indonesia era Soeharto dan Mesir di bawah Mubarak dipandang Barat bisa menciptakan stabilitas kawasan dari dua ancaman itu.

Namun, kedua pemimpin itu punya kelemahan yang sama. Rezim mereka digerogoti penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme yang parah dan bertindak sewenang-wenang.

Seperti Mubarak dengan Partai Nasional Demokrat, Soeharto berhasil membuat Partai Golkar saat ini menjadi mesin politik utama yang melanggengkan kekuasaannya. Pemilu di Mesir era Mubarak dan Indonesia semasa Soeharto penuh dengan rekayasa dan intimidasi yang akhirnya memenangkan partai utama. Para aktivis di Mesir dan Indonesia saat itu ditangkap dan kebebasan pers dan berekspresi dibungkam.   

Gelombang pemberontakan atas rezim Mubarak dan Soeharto juga dimotori kaum muda, yang sudah tidak tahan lagi diperintah oleh rezim otoriter yang tidak mampu mengatasi krisis ekonomi dan korupsi yang kronis. Indonesia saat itu bermasalah dengan krisis moneter di Asia, sedangkan Mesir tengah dirundung masalah naiknya harga pangan dan komoditas pokok lainnya.  

Harian The Wall Street Journal mencatat, kejatuhan kedua pemimpin itu tampak sama. Kendati tetap keras kepala atas menguatnya gelombang demonstrasi di jalanan, baik Mubarak dan Soeharto terpaksa melepas jabatan setelah tidak lagi didesak oleh militer dan orang-orang kepercayaan masing-masing. Proses alih kekuasaan di Mesir 2011 dan Indonesia 1998 tidak jauh beda.

Pada 1998, Soeharto menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Presiden BJ Habibie. Di Mesir, Mubarak juga melakukan hal yang sama kepada Wakil Presiden Omar Suleiman. Habibie dikenal sangat dekat dengan Soeharto, begitu pula dengan Suleiman di Mesir, yang sebelumnya sangat dipercaya oleh Mubarak sebagai kepala intelijen.

Kemarahan rakyat di Indonesia 1998 dan Mesir 2011 berhasil menumbangkan rezim yang tiran. Namun revolusi di Mesir dan Indonesia juga sama-sama tidak didukung oleh kekuatan oposisi politik yang menonjol. Ini berbeda dengan Revolusi di Iran pada 1979, saat Raja Reza Pahlavi digulingkan oleh rakyat dan saat itu juga muncul tokoh karismatik Ayatollah Khomeini, yang langsung ke panggung kekuasaan.
 
Kini patut ditunggu apakah Mubarak sama beruntungnya dengan Soeharto, yaitu tetap berada di Tanah Air sampai akhir hayat. Begitu menyerahkan kekuasaan kepada Wapres Suleimen, Mubarak meninggalkan Ibukota Kairo ke kota Sharm el Sheikh, yang menjadi lokasi kediaman pribadinya.

Saat lengser dari kekuasaan pada 1998, Soeharto tetap tinggal di rumah pribadinya di Jakarta hingga wafat pada 2008. Sedangkan nasib Mubarak kini masih belum jelas, apakah bisa bertahan di Mesir atau dipaksa lari ke luar negeri, seperti Zine Abidine Ben Ali dari Tunisia dan Ferdinand Marcos dari Filipina. (umi)

VIVAnews - Hosni Mubarak akan menghadapi berbagai tuntutan, diantaranya adalah tewasnya 300 demonstran pada bentrokan antara masa pro dan anti-Mubarak dua pekan lalu dan tuduhan korupsi. Hal ini diduga akan membuatnya meninggalkan tanah kelahirannya dan mencari perlindungan di tempat lain.

Walaupun Mubarak menyatakan dengan tegas pada pidatonya Selasa, 1 Februari 2011, bahwa dia akan mati di Mesir, namun menurut laman The Guardian, Sabtu, 12 Februari 2011, tekanan yang dialamatkan atas Mubarak akan sangat keras. Hal ini akan membuat Mubarak hengkang dari Mesir dan kabur ke luar negeri. Lalu dimana Mubarak akan tinggal selanjutnya?

Dugaan awal Mubarak akan tinggal di rumah peristirahatan tepi pantainya di kota Sharm el-Sheikh, di semenanjung Sinai, Mesir. Namun, pilihan pertama ini akan menjadi kuburan bagi Mubarak, karena dia dengan mudah akan dapat tertangkap dan bahkan menjadi korban pembunuhan seperti mantan presiden sebelumnya, Anwar Sadat.

Menurut Guardian, pembicaraan tertutup dan rahasia tengah dilakukan Arab Saudi, Amerika Serikat, serta Uni Emirat Arab tentang kemana mereka akan menyembunyikan Mubarak. Kemungkinan besar, tulis Guardian, Mubarak akan ditempatkan di Dubai. Kekebalan hukum atas dirinya juga akan segera diurus.

Walaupun pemerintah Swiss telah membekukan aset Mubarak di negara tersebut, namun aset lainnya yang disimpan di beberapa negara yang jumlahnya hingga ratusan triliunan rupiah tidak tersentuh. Menurut koran al-Quds al-Arabi yang berbasis di London, para ahli memperkirakan harta Mubarak ini dipersiapkan untuk kehidupannya pasca-lengser.

Laman The Daily Beast menampilkan ulasan beberapa tempat yang mungkin akan menjadi tempat Mubarak menghabiskan hari tua tanpa tersentuh hukum. Pilihan pertama adalah Arab Saudi, yang pada bulan lalu juga berkenan menampung mantan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali setelah didemo rakyatnya.

Kerajaan Saudi memang terkenal kerap melindungi para diktator pengasingan, diantaranya adalah diktator Uganda, Idi Amin yang digulingkan pada tahun 1979. Amin akhirnya meninggal 24 tahun kemudian di Arab Saudi.

Selain Idi Amin, Arab Saudi juga dilaporkan telah menampung buronan teroris Palestina Abu Nidal, mantan perdana menteri Pakistan Nawaz Sharif dan mantan perdana menteri Irak pendukung Nazi Jerman, Rashid Aali al-Gaylani. Di Arab Saudi, Mubarak akan bebas dari segala tuntutan hukum.

Alternatif tempat kabur potensial lainnya adalah Libya dengan pemimpinnya, Muammar Qaddafi, yang memiliki hubungan dekat dengan Mubarak. Qaddafi juga sebelumnya telah menyampaikan ketidaksukaannya kepada demonstran anti-Mubarak.

Namun, tidak ada tempat yang paling nyaman untuk bersembunyi selain di Inggris. Dilaporkan Mubarak mempunyai rumah peristirahatan enam lantai yang akan menjadi tempat bersembunyi yang baik. Menurut kabar yang berkembang, istri Mubarak Suzanne dan anaknya, Gamal, telah berada di sana. Di negara ini juga Mubarak memiliki usaha properti.

Di Inggris, harta kekayaan Mubarak tidak bisa diutak-atik oleh pemerintah Inggris tanpa permintaan resmi dari Uni Eropa dan PBB atau pemerintah Mesir yang baru. Sampai saat ini, permintaan semacam itu belum dilayangkan oleh pihak manapun kepada pemerintah Inggris. (hs)

• VIVAnews

VIVAnews - Sekitar seribu orang anti Presiden Abdelaziz Bouteflika berdemonstrasi di ibukota Aljazair, Aljir, Sabtu 12 Februari 2011. Demonstrasi itu berlangsung sehari setelah rakyat negara tetangga mereka, Mesir, merayakan mundurnya Presiden Housni Mubarak.

Menurut harian The New York Times, para demonstran di Lapangan 1 Mei kompak berteriak, "Bouteflika mundur!" Berkuasa sejak 1999, Bouteflika dituding kalangan oposisi selalu memanipulasi hasil pemilu agar terus berkuasa.

Harian The Guardian mengungkapkan bahwa aksi demonstrasi akhir pekan lalu itu juga menuntut pemerintah mencabut status keadaan darurat, yang telah berlaku selama 19 tahun. Mereka juga menuntut dijaminnya kebebasan berdemokrasi, dan menghendaki perubahan sistem politik di Aljazair.

Terinspirasi oleh gelombang demonstrasi di Mesir, para demonstran juga berteriak, "Kemarin Mesir, Hari Ini Aljazair." Dalam beberapa hari terakhir, Aljazair dilanda aksi protes anti pemerintah, namun tidak sedahsyat yang terjadi di Tunisia dan Mesir. Selain melibatkan massa yang besar, aksi di dua negara itu sukses menumbangkan pemimpin yang telah lama berkuasa.

Pemerintah Aljazair sebenarnya sudah melarang warga untuk berdemonstrasi. Namun, seruan itu tidak digubris para demonstran. Maka, dalam aksi kemarin sempat terjadi bentrokan antara polisi dan pemrotes, walau tidak dilaporkan adanya korban jiwa.  (umi)